Membangun Paradigma Baru Duri Masa Depan, “Memiliki Rumah & Gaji 5 Juta Per Bulan”

  • Whatsapp

Membangun Paradigma Baru Duri Masa Depan, Memiliki Rumah & Gaji 5 Juta Per Bulan Buat Korban PHK dan Pengangguran

NUSANTARAEXPRESS, DURI – Pertemuan yang digagas oleh Duri Institute, Santun Sihombing & Co bertempat di Anggrek Lounge, Hotel Grand Zuri dan Andalas Channel, Sabtu (14/11/2020) kembali digelar setelah sukses diskusi pertama di tempat yang sama beberapa waktu lalu. Diskusi publik dengan tema “Membangun Paradigma Baru Duri Masa Depan”, memberikan kontribusi tersendiri sebagai masukan bagi pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Dalam diskusi kedua, hadir diantaranya Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, Yung Sanusi, S.H., M.H dari anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Komisi I. Dan tidak kalah pentingnya satu undangan dari Jakarta Ibu Cristine.

[nextpage title=”next”]
“Saya sangat tertarik dengan diskusi ini, dan intinya saya siap membantu mengakomodir hasil dari pertemuan yang digagas oleh rekan-rekan kita di Duri”. Jelas Ibu Cristen dengan senyuman ambyarnya.

Jelasnya lagi, “Saya tunggu Bapak Kelapa Bappeda Kabupaten Bengkalis di Jakarta”. Pungkasnya dengan semangat membara.

Tidak kalah pentingnya, dengan kehadiran Bapak Santun Sihombing yang selalu memberikankalimat-kalimat motivasi menambah semangatnya diskusi yang ditaja oleh Duri Institute ini.

Mislam, dari pemerhati masyarakat petani dalam diskusi sebelumnya memberikan pemaparan dan gambaran terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani singkong, kali ini beliau membuat strategi sedikit nyeleneh tentang bagaimana mengatasi pengangguran di Kabupaten Bengkalis.

“Ada rumus tertentu, untuk mengatasi pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkalis. Cara nya sangat sederhana dan logik. Berpotensi mempunyai pendapatan minimal 5 jt per bulan dan memiliki 1 unit rumah dengan tye 36 plus kendaraan (sepeda motor)”

[nextpage title=”next”]

Bagaimana caranya?. Jelas Mislam yang juga sebagai penggiat Citizen Journalist di Indonesia di bawah naungan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

“Semua ini bisa direalisasikan, namun kita perlu dukungan dari Pemerintah Daerah guna mengeluarkan Perda terkait UMKM dan ini ada hubungannya dengan program yang akan kita buat”.

Mislam juga menegaskan, “Hal ini sudah kita pikirkan dari Hulu sampai Hilir, dan tinggal menunggu waktu yang tepat”. [Red]

Pos terkait